Ketua Bawaslu Pangkep Syamsir: Ada 34 TPS Alami Kekosongan Pengawas

PANGKEP - Sebanyak 933 (Sembilan ratus tiga puluh tiga) Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di 13 (tiga belas) wilayah Kecamatan se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan resmi dilantik pada tanggal 21 dan 22 januari 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Samsir Salam saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dari total 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) TPS, terdapat 34 (tiga puluh empat) TPS yang mengalami kekosongan pengawas.

Baca juga: Perayaan HUT Pertama Relawan ANIES, La Ode Minta Relawan Jaga Kesolidan untuk Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024

“Berdasarkan data yang dihimpun dari jajaran Panwaslu Kecamatan, dari total 967 TPS, terdapat 34 TPS yang mengalami kekosongan pengawas, hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti tidak adanya pendaftar di TPS tersebut dan terdapat beberapa calon PTPS yang mengundurkan diri sebelum pelantikan” ungkap Samsir (Selasa, 23/01/2024).

“Tiga puluh empat TPS yang mengalami kekosongan tersebut tersebar di lima wilayah Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara sebanyak 2 TPS, Liukang Kalmas 7 TPS, Liukang Tangaya 14 TPS, Mandalle 1 TPS dan Bungoro sebanyak 10 TPS” lanjutnya.

Baca juga: Tokoh Muda Alkhairaat: KPK Perlu Usut Anggaran Pemda Sulteng untuk Munas KAHMI

Terkait kekosongan itu, pria kelahiran pulau doang – doangan lompo tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan tetap melakukan perpanjangan pembentukan PTPS sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 28/HK.01/K1/01/2024.

“Dalam hal setelah pelaksanaan pelantikan bagi Pengawas TPS terpilih, ternyata masih terdapat TPS yang belum memiliki Pengawas TPS, maka pembentukan Pengawas TPS akan tetap dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sampai 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara” terangnya.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Sementara itu, Pengawas TPS yang baru saja dilantik sudah mulai bekerja melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu bersama jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa setempat.

“Bagi PTPS yang baru dilantik, kami juga menginstruksikan untuk mulai bekerja mendampingi Panwaslu Kelurahan/Desanya masing – masing dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, politik uang serta netralitas ASN, TNI, POLRI, Kepala dan perangkat Desa/Lurah” tutupnya.( Herman Djide)

Baca juga: Puan Maharani: Prajurit TNI Harus Netral dari Politik Praktis