Program RTLH, Pangkep Dapat 2583 Kuota di Delapan Desa

PANGKEP - Delapan desa di dua kecamatan menjadi sasaran program rumah tidak layak huni(RTLH)melalui kegiatan Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam mendukung kemiskinan Ekstrim (PKE) dan stunting tahun 2022 Oleh Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan.

Delapan desa itu, Desa Coppo Tompong, desa Tamarupa, desa Bodie di kecamatan Mandalle. Kelurahan Atangsalo, Padang Lampe Pitue, Pitusunggu dan Tamangapa.

Baca juga: ASN Pemprov Terima TPP, Pegawai: Alhamdulillah tak Masalah dengan Syarat Booster

Tenaga Ahli pemberdayaan Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi 3, Irnawaty menjelaskan, program ini harapannya bisa terkoordinasi dengan semua pihak. Baik BKKBN, Dinas perumahan dan kawasan pemukiman, camat dan desa/lurah untuk membahas sosialisasi mekenisme dan kriteria penerima.

Lanjut Irnawaty, kriteri calon penerima bantuan ini harus warga negara Indonesia, tinggal di desa dan bersedia melaksanakan perbaikan rumah.

Baca juga: Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

"Syarat lainnya, penghasilannya di bawah upah yang berlaku di daerah. Tanahnya tidak bermasalah atau milik sendiri yang memiliki kekuatan hukum. Bersedia mengerjakan bantuan secara berkelompok, "jelasnya.

Untuk program ini lanjutnya, Pangkep mendapat kuota sebanyak 2583 unit yang tersebar di delapan desa. Namun, saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Baca juga: 22 Pemda di Sulsel Telah Tuangkan Roadmap TP2DD Dalam SK Kepala Daerah

"Kita masih verifikasi, nanti setelah verifikasi baru kita akan tahu berapa yang bersyarat menerima bantuannya, "tambahnya.

Rakor dilaksanakan rapat koordinasi di ruang rapat wakil bupati Pangkep, Senin(18/7/22) ( Herman Djide)

Baca juga: Hari Kedua, Tim Assesor UNESCO Global Geopark Kunjungi Kawasan Spermonde